Kasus permasalahan manajemen laba

Permasalahan serius yang dihadapi praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan selama beberapa dekade terakhir ini adalah manajemen laba. Alasannya, pertama, manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan (corporate culture) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Sebab aktivitas
ini tidak hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, namun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata, seperti halnya Amerika Serikat.
Kedua, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika publik mempertanyakan etika, moral, dan tanggung jawab pelaku bisnis yang seharusnya menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat. Bahkan, di beberapa negara, publik juga mempertanyakan dan meragukan integritas dan kredibilitas para akuntan yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendeteksi manajemen laba dan regulator yang seharusnya mempersiapkan regulasi yang memadai untuk menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat.
Ini sebabnya mengapa publik meragukan informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Informasi yang seharusnya menjadi sumber utama untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya kehilangan makna dan fungsi karena penyimpangan ini. Laporan keuangan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya untuk menginformasikan apa yang sesungguhnya telah dilakukan dan dialami perusahaan selama satu periode.
Selain itu, publik juga meragukan orang yang menyusun dan memeriksa laporan keuangan, mempertanyakan dan meragukan kelayakan standar akuntansi dan pemeriksaan yang selama ini dipakai secara luas oleh dunia usaha. Apalagi jika mengingat manajemen laba tidak hanya mempengaruhi perekonomian nasional namun juga perekonomian internasional.
Secara makro, manajemen laba telah membuat dunia usaha seolah berubah menjadi sarang pelaku korupsi, kolusi, dan berbagai penyelewengan lain yang merugikan publik. Publik menganggap apa yang diinformasikan dunia usaha hanya merupakan akal-akalan pelakunya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Tidak aneh jika pada akhir dasawarsa 1980-an kasus creative accounting ini menyebabkan good corporate governance menjadi perhatian publik di Inggris.
Demikian juga dengan kasus-kasus kecurangan korporasi di Indonesia yang terbukti menjadi salah satu penyebab runtuhnya perekonomian negara ini atau skandal keuangan Enron, WoIrdcom, dan Xerox yang menyebabkan publik Amerika Serikat meragukan integritas dan kredibilitas para pelaku dunia usaha. Skandal ini bahkan tidak hanya membuat perusahaan yang melakukannya mengalami kebangkrutan namun juga mengakibatkan para pelakunya diseret ke pengadilan sebagai pelaku kejahatan ekonomi.
Namun upaya yang dilakukan KAP Arthur Andersson&Co di Amerika Serikat untuk melegalisasi atau menyembunyikan penyelewengan yang dilakukan kliennya ternyata tidak hanya meruntuhkan KAP Arthur Andersson&Co di negara itu tetapi juga seluruh afiliasinya di seluruh dunia. Lebih menarik lagi, KAP ini runtuh tanpa harus melewati proses pengadilan, namun hanya karena dijauhi oleh klien dan publik yang menganggapnya sebagai pesakitan. Skandal keuangan yang melibatkan KAP ini berdampak secara luas rerhadap bisnis internasional.